Banten mencatat satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni dengan berbagai evaluasi dari berbagai pihak. Salah satu sorotan datang dari aktivis antikorupsi, Ade Irawan, yang menilai Andra Soni telah menunjukkan responsivitas tinggi terhadap keluhan masyarakat. Menurut Ade, sikap ini menjadi kunci dalam mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Responsivitas Gubernur Andra Soni
Ade Irawan mengapresiasi kehadiran Gubernur Andra Soni di tengah masyarakat dan kemampuannya mendengarkan aspirasi publik. “Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
Ia menambahkan bahwa responsivitas ini membangun jembatan komunikasi yang efektif antara gubernur dan warganya. Hal ini memungkinkan kebutuhan riil masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung.
Program Sekolah Gratis dan Peningkatan SDM
Program prioritas Gubernur Andra Soni, yaitu Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta, juga mendapat pujian. Ade Irawan melihat program ini sebagai pembeda signifikan dibandingkan kepala daerah lain. Provinsi Banten bahkan tengah menggodok pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Namun, Ade menekankan pentingnya pemerataan sumber daya manusia (SDM) sebagai pekerjaan rumah selanjutnya. “Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” jelasnya.
Untuk itu, Ade menyarankan agar program ini diikuti dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana penunjang. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan workshop bagi guru di sekolah swasta.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi
Di sisi lain, Ade Irawan mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) di Banten, penguatan tata kelola harus terus dilakukan.
“Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,” pungkasnya.
Ade berharap Andra Soni dapat memfokuskan diri pada tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga ia tidak hanya dikenal sebagai kepala daerah yang dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu melakukan reformasi kebijakan tata kelola.
