JAKARTA, 14 Januari 2026 – Rapat paripurna ke-6 masa sidang III tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diwarnai interupsi dari senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor. Ia menyuarakan penolakan masyarakat adat Papua terhadap rencana perkebunan sawit dan pembentukan batalion oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah tersebut.
Prioritas Pendidikan dan Kesehatan
Awalnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mempersilakan setiap komite untuk menyampaikan rekomendasi di awal masa sidang 2026. Namun, di akhir sesi penutupan, Paul Finsen Mayor mengajukan interupsi yang cukup krusial.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” ujar Finsen dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026). Ia menekankan bahwa masyarakat Papua tidak menginginkan adanya perkebunan sawit di tanah mereka.
Lebih lanjut, Paul Finsen juga menyoroti rencana pembentukan batalion yang dikaitkan dengan ketahanan pangan. Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat Papua bukanlah markas militer, melainkan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegas Finsen. Ia menambahkan, “Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan.”
Tanggapan Ketua DPD RI
Menanggapi aspirasi yang disampaikan para anggota DPD RI, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan akan menampung seluruh masukan tersebut. Ia berjanji akan mengupayakan penjadwalan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hal serupa.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” imbuh Sultan.
