Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menanggapi perbedaan pendapat antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang muncul di media sosial terkait anggaran kapal. Kholid menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara internal dalam rapat kabinet.
Selesaikan di Rapat Kabinet
“Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos,” ujar Kholid saat dihubungi pada Rabu, 11 Februari 2026.
Kholid menekankan bahwa para menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menunjukkan kesatuan suara. Hal ini berlaku pula bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
“Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa perbedaan pendapat antarmenteri adalah hal yang wajar terjadi. Namun, Kholid berharap agar para menteri tetap mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam menjalankan tugasnya.
“Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi,” tuturnya.
Latar Belakang Perbedaan Pendapat
Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono memberikan respons terhadap pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran kapal yang disebut sudah cair. Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan bahwa anggaran kapal dari Kementerian Keuangan telah dicairkan, namun industri galangan kapal belum juga menerima pesanan.
Menanggapi hal tersebut, Trenggono meminta Purbaya untuk mengecek langsung jajarannya di Kementerian Keuangan terkait status pencairan anggaran tersebut.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” ujar Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, seperti dilansir detikfinance pada Selasa, 10 Februari 2026.
Trenggono kemudian menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai melalui anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang memiliki rencana untuk membangun 1.500 kapal ikan melalui kerja sama dengan Inggris.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa disampaikan saat acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Purbaya saat itu menyatakan keheranannya karena KKP belum melakukan pemesanan ke industri galangan dalam negeri, padahal Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.
