Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut positif peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jakarta, Senin (26/1/2026). Ferry optimis inisiatif ini akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih efektif, terutama dalam program prioritas pembangunan 80 ribu lebih fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Optimisme Percepatan Pembangunan
“Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data,” ungkap Ferry dalam sambutannya melalui keterangan tertulis.
Ferry mengakui sebelumnya menemukan kesulitan dalam pembangunan 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025. Kesulitan ini timbul karena minimnya data terkait jumlah kepala keluarga yang telah menggunakan produk kebutuhan harian, seperti gas LPG 3 kilogram, maupun pupuk bersubsidi di sebuah desa atau kelurahan tertentu.
Upaya Integrasi Data
Sebagai respons terhadap kebutuhan data yang terintegrasi, Ferry menyebut sebelumnya telah melakukan sejumlah percobaan untuk membuat aplikasi yang lebih presisi. Langkah lain yang juga dilakukan meliputi pengumpulan data melalui numerator hingga analisis yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).
Ferry menekankan pentingnya validitas data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini, menurutnya, harus diantisipasi dengan kerja kolaboratif lintas sektor kementerian/lembaga.
“Kalau tanpa kerja kolaboratif nanti misalkan soal data dan basis data ini masalahnya adalah soal validitasnya rendah hingga kesimpangsiuran data,” terangnya.
Komitmen Pembangunan Berbasis Data
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan bahwa langkah ini merupakan ikhtiar untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah ke depannya harus berbasis data yang akurat serta terintegrasi.
“Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, Dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” pungkas Rachmat.
Pada acara tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional oleh lintas Kementerian/Lembaga serta para Kepala Daerah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Badan Legislasi DPR-RI Bob Hasan, Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tedi Rezalihadi.
