Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungannya agar posisi Kapolri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini krusial untuk menjaga wibawa dan profesionalisme institusi Polri.
Reformasi Kepolisian yang Profesional
“Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri. Kapolri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri,” ujar Said Iqbal kepada wartawan pada Rabu (28/1/2026). Said Iqbal menekankan bahwa reformasi kepolisian harus diarahkan pada profesionalisme, supremasi sipil, dan pendekatan humanis, serta menghindari pendekatan militeristik.
Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Pernyataan Said Iqbal ini selaras dengan sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (26/1), Jenderal Sigit meminta jajarannya untuk terus memperjuangkan posisi Polri di bawah presiden.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Jenderal Sigit menjelaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden saat ini dinilai ideal untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia khawatir penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi “matahari kembar” yang dapat menghambat pergerakan institusi.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” jelas Jenderal Sigit.
Lebih Baik Menjadi Petani daripada Menteri Kepolisian
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki posisi menteri kepolisian.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit yang disambut tepuk tangan di ruangan Komisi III DPR.
