Jakarta – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025). Aksi ini merupakan buntut penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Tuntutan UMP dan Upah Sektoral
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa kenaikan UMP Jakarta sebesar Rp 5,7 juta dinilai tidak memadai. Ia membandingkan angka tersebut dengan upah di daerah penyangga Jakarta. “Apakah masuk akal, pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang, upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi,” jelas Said Iqbal dalam orasinya.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi hari ini hanyalah awal dari serangkaian demonstrasi yang akan terus digelar hingga UMP Jakarta mencapai angka Rp 5,8 juta. Ia juga menyampaikan kekecewaan buruh karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” ujar Said Iqbal.
Jumlah Massa dan Respons Pemerintah
Menurut laporan dari detiknews, jumlah massa yang hadir pada hari pertama aksi tidak terlalu banyak. Said Iqbal menjelaskan bahwa hal ini disengaja untuk melihat niat baik pemerintah dalam mengajak bernegosiasi. “Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” kata Said Iqbal kepada wartawan di lokasi.
Said Iqbal memperkirakan sekitar 1.000 buruh turun aksi pada hari pertama, dengan puncak aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 10 ribu motor pada 30 Desember. Selain aksi massa, KSPI juga berencana menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pengamanan
Kepala Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, memastikan tidak ada penutupan jalan selama unjuk rasa berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional, dengan pengalihan arus disiapkan di Jalan Merdeka Selatan jika jumlah massa bertambah. Sebanyak 370 personel polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan.
“Telah disiapkan rencana pengalihan sekiranya jumlah peserta cukup banyak dan kemungkinan dialihkan di Jalan Merdeka Selatan sisi utara,” ujar Komarudin.
Berita Lainnya dari Labuan Bajo dan SEA Games 2025
Dalam liputan hari ini, dilaporkan pula insiden tenggelamnya kapal pinisi bernama Dewi Anjani di perairan Dermaga Pink, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (29/12/2025) pagi. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam dalam kondisi berlabuh. Kejadian ini menyusul insiden serupa kapal pinisi Putri Sakinah yang juga tenggelam di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, di mana seorang pelatih tim sepak bola wanita Valencia CF dan tiga anaknya dilaporkan hilang.
Sementara itu, dari ajang SEA Games 2025 di Thailand, atlet menembak Indonesia, Dewi Laila Mubarokah, berhasil meraih dua medali emas di nomor 10 meter Air Rifle, baik kategori perseorangan maupun beregu putri. Prestasi ini semakin istimewa karena diraih saat Dewi sedang dalam kondisi hamil.
