Agam, Sumatera Barat – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meresmikan Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peresmian ini menandai langkah strategis dalam percepatan pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak pascabencana.
Apresiasi dan Pentingnya Huntara
Tito Karnavian mengapresiasi kecepatan respons Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung oleh TNI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Ia menekankan pentingnya keberadaan huntara sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masih berada di tenda-tenda pengungsian.
“Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito dalam keterangannya pada Sabtu, 24 Januari 2026, usai konferensi pers peresmian huntara di Kabupaten Agam.
Skema Bantuan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perumahan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah warga. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Rumah rusak ringan: Bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta.
- Rumah rusak sedang: Bantuan stimulan sebesar Rp 30 juta.
- Rumah rusak berat atau hilang: Akan disiapkan hunian tetap (huntap).
Sambil menunggu pembangunan huntap, warga yang terdampak dapat menempati huntara, tinggal bersama keluarga, atau menyewa rumah. Bagi yang menyewa rumah, BNPB akan memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Validasi Data dan Pencairan Bantuan
Tito menjelaskan bahwa pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia mendorong agar bantuan segera dicairkan setelah proses validasi rampung untuk mempercepat pemulihan.
“Jadi kalau sudah validasi segera dibayarkan (bantuan dananya), supaya (warga di) pengungsian jauh berkurang. Dan kemudian, di luar itu tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, nah ini yang saya kejar-kejar, saya sudah zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data,” ucap Tito.
Bantuan Tambahan dari Kementerian Sosial
Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan bantuan tambahan yang meliputi uang perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15 ribu per orang per hari. Penentuan penerima bantuan ini diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
“(Tadi) ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tapi sawahnya habis. Maka ini diberikan uang stimulan 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian,” jelas Tito.
Revitalisasi Ekonomi dan Integrasi PKH
Untuk memulihkan ekonomi pascabencana, pemerintah menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian di tiga provinsi terdampak. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi juga dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler.
Pentingnya Kecepatan dan Ketepatan Data
Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (Pemda) untuk kelancaran program-program pemulihan. Ia meminta bupati dan wali kota untuk mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur, yang kemudian akan diteruskan kepada Kemensos dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Nanti (data tersebut) kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan untuk mendorong akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan. “Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kita,” tandasnya.
Dihadiri Tokoh Penting
Peresmian huntara di Agam ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.
