Isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengemuka pasca terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Partai Golkar dan Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan presiden.
Golkar: Reshuffle Kewenangan Penuh Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan partainya konsisten bahwa urusan reshuffle adalah kewenangan penuh presiden. “Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Demokrat: Hak Prerogatif Presiden
Senada dengan Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan hal serupa. Ia menyebut bahwa pergantian menteri atau wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ucap Herman Khaeron. Ia menambahkan, “Silakan jika itu kebutuhan presiden.”
Posisi Wamenkeu dan Isu Lain
Thomas Djiwandono telah dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (27/1). Keputusan ini membuatnya harus melepaskan posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hingga kini, belum ada pengganti yang mengisi posisi Wamenkeu tersebut.
Di sisi lain, muncul pula isu mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut akan segera merapat ke eksekutif. Hal ini sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat rapat di DPR pada Senin (26/1).
Menanggapi hal tersebut, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa saat ini ia masih menjabat sebagai pimpinan Komisi I. “Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
