Rakernas PDIP: Tegaskan Posisi Partai Penyeimbang, Tolak Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, 13 Januari 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menutup Rakernas I yang menghasilkan 21 poin rekomendasi. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penegasan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan dan penolakan terhadap usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Posisi Partai Penyeimbang dan Demokrasi

Rakernas yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026) ini menghasilkan rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham. Jamaluddin menyatakan, “Rakernas I Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.”

PDIP memandang bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances). Hal ini perlu diwujudkan melalui pelembagaan partai politik yang kuat, perlakuan yang setara bagi seluruh partai, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

“Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945,” ujar Jamaluddin.

Menolak Otoritarian Populis dan Menjaga Kedaulatan

Selain itu, PDIP juga menegaskan komitmennya untuk memperkokoh kedaulatan politik nasional, berbudaya, dan menolak segala bentuk tekanan serta dominasi kekuatan asing. Partai ini mendesak pemerintah untuk bersikap tegas menolak pelanggaran kedaulatan negara dan mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah tumbuhnya praktik otoritarian populis.

“Mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan peran pers yang bebas dan perlindungan suara-suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum, penegakan supremasi hukum,” tegas Jamaluddin.

Rekomendasi juga mencakup penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil dan bermartabat, penguatan pelembagaan partai politik, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta penegasan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan negara.

Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP

1. Memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai pedoman menghadapi dinamika global dan tantangan nasional, menolak tekanan asing, dan memastikan kebijakan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mendesak pemerintah menolak pelanggaran kedaulatan negara dan intervensi asing, mencontoh kasus penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden AS Donald Trump.
3. Menegaskan peningkatan kualitas demokrasi melalui checks and balances, pelembagaan partai politik, perlakuan setara, reformasi hukum, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak berserikat serta berpendapat.
4. Menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang untuk mengawal pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
5. Mendorong pemerintah mencegah bencana ekologis melalui kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, penegakan hukum kejahatan ekologis, dan pemulihan ekosistem.
6. Mendesak perbaikan manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi, koordinasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
7. Menyikapi krisis iklim global akibat penggunaan energi fosil, merekomendasikan pemerintah mengimplementasikan Net Zero Emission dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.
8. Menegaskan sikap ideologis “Merawat Pertiwi” untuk mengatasi krisis ekologis, menjaga kelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam di bawah kedaulatan negara untuk kemakmuran rakyat.
9. Meneguhkan politik kerakyatan berlandaskan gotong royong, berpihak pada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan pelaku UMKM.
10. Mendorong penguatan kemampuan produksi petani, nelayan, peternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional, termasuk riset, inovasi, dan perlindungan harga produk pangan rakyat.
11. Berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri.
12. Mendorong penguatan otonomi daerah dengan memastikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) yang adil dan proporsional.
13. Menegaskan komitmen seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk memerangi kemiskinan ekstrim, pencegahan stunting, dan menyediakan pekerjaan yang layak.
14. Menegaskan pentingnya hak kedaulatan rakyat menentukan pemimpin melalui pilkada secara langsung, serta mendorong pilkada berbiaya rendah seperti e-voting.
15. Menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan, mendorong sistem multi partai sederhana.
16. Menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda dalam berpolitik, berekspresi, dan berinovasi, serta mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Mendorong seluruh elemen bangsa mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi, termasuk pemberantasan KKN dan perlindungan hak masyarakat sipil.
18. Mendesak transformasi POLRI melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif, memastikan kepolisian tegak lurus pada konstitusi.
19. Menegaskan pentingnya independensi penegak hukum, memperhatikan kesejahteraan aparat, dan perbaikan norma hukum pidana agar tidak dibajak kepentingan politik dan bisnis.
20. Menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI tentara profesional yang menjauhi politik praktis dan melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan kemandirian.
21. Berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good government di internal partai politik, termasuk pendidikan antikorupsi dan larangan penyalahgunaan wewenang bagi kader.