Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyoroti potensi besar energi panas bumi atau geotermal di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebutkan bahwa dari total cadangan sekitar 23.000 megawatt, baru sekitar 2.700 megawatt yang terpakai.
Potensi Cadangan Energi Panas Bumi Indonesia
“Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt,” ujar Putri Zulhas dalam program wawancara ‘Eksklusif Update’ dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).
Artinya, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 12 persen dari potensi cadangan energi panas bumi yang dimiliki. Putri Zulhas kemudian merinci sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan energi ini.
Tantangan Investasi dan Regulasi
Menurut Putri Zulhas, tantangan utama terletak pada nilai investasi yang sangat besar. Selain itu, terdapat pula risiko yang signifikan. “Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu,” jelasnya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menambahkan, kegagalan dalam tahap eksplorasi dapat menjadi risiko bagi pengusaha, yang seringkali membuat investor ragu untuk berinvestasi. Tantangan kedua berkaitan dengan regulasi, terutama karena mayoritas pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan.
“Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan,” tambahnya.
Harapan Regulasi Transparan dan Infrastruktur Pendukung
Putri Zulhas berharap agar regulasi terkait pemanfaatan energi panas bumi dapat lebih transparan. Ia meyakini bahwa pemanfaatan geotermal dapat menjadi salah satu investasi strategis bagi Indonesia.
“Itu kan di tengah kawasan hutan, malah hutan lindung. Jadi perizinannya itu lintas kementerian. Ada kementerian kehutanan, lingkungan, SDM, dan sebagainya. Sehingga memang lingkungan harmonisasi, regulasi yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel itu benar-benar diperlukan,” katanya.
Selain itu, tantangan juga datang dari infrastruktur kelistrikan yang belum memadai. “Dan ada juga sebetulnya tantangan mengenai infrastruktur listrik kita sendiri,” kata Putri.
Ia mencontohkan, terkadang ada lokasi yang memiliki sumber energi panas bumi, namun jaringan transmisi listriknya belum tersedia. Untuk mengatasi hal ini, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026-2034 mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan sepanjang 48.000 km.
“Jadi ada juga case-case di mana misalnya dikatakan di lokasi A itu ada sumber energi panas bumi tersebut. Tetapi jaringan transmisi listriknya belum ada. Nah, inilah makanya RUPTL itu 2026-2034 itu nanti akan ada pembangunan infrastruktur kelistrikan sejauh 48 ribu km. Investasi lagi besar lagi. Diharapkan nanti bisa mendukung salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi,” imbuhnya.
