Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi mencanangkan kegiatan verifikasi lapangan atau ground check. Langkah ini krusial untuk memvalidasi data peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sebelumnya sempat dinonaktifkan.
Tindak Lanjut Keputusan DPR
“Sesuai arahan Pak Menko, Alhamdulillah hari ini kita tindaklanjuti keputusan bersama DPR beberapa waktu lalu untuk memulai ground check,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pencanangan ground check PBI di Ruang National Statistic Command Center (NSCC), Kantor BPS, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul memberikan arahan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS daerah, dan mitra statistik yang akan terlibat dalam proses ground check. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Instruksi untuk Pendamping Lapangan
“Ya ini melibatkan puluhan ribu pendamping PKH, petugas BPS atau mitra statistik dan mudah-mudahan masyarakat mau memberikan informasi yang sejujur-jujurnya,” kata Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa ground check harus sesuai dengan standar BPS, mengikuti instrumen dengan disiplin, dan tidak boleh diisi berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi objektif yang ditemukan di lapangan. Pendamping juga harus memastikan data yang dikumpulkan akurat, jujur, dan objektif.
“Ingat, data yang saudara isi akan menentukan siapa yang dilindungi oleh negara,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul meminta pendamping PKH untuk memperkuat koordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Daerah. Pelaksanaan ground check harus dilakukan dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab.
“Ground check ini adalah mandat nasional yang harus kita selesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Pesan terakhir Gus Ipul kepada para pendamping adalah untuk tetap menjaga semangat, integritas, dan niat pengabdian. “Saya memahami bahwa tugas ini tidak ringan, apalagi dilaksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan. Namun justru di bulan penuh berkah ini, setiap langkah saudara menjadi bagian dari pengabdian yang bernilai ibadah,” tuturnya.
Jadwal Verifikasi Dua Tahap
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa ground check akan dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap pertama dimulai hari ini, diikuti pelatihan kepada pendamping pada esok hari, dan pelaksanaan lapangan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026. Tahap pertama ini akan difokuskan pada peserta PBI yang menderita penyakit katastropik atau kronis.
“Ground check tahap pertama ini akan dilakukan kepada 106.153 individu atau kira-kira 104.000 keluarga,” jelas Amalia.
Secara paralel, BPS juga akan mempersiapkan tahap kedua yang dijadwalkan setelah libur Lebaran, yaitu pada 1 April 2026, dengan perkiraan selesai akhir April. Tahap kedua ini akan mencakup seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan dan bukan penderita penyakit kronis.
“Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua, di mana tahap kedua ini adalah ground check untuk sekitar 11 juta individu atau kalau kita konversi kepada keluarga kira-kira 5,9 juta keluarga,” rincinya.
Harapan Program Tepat Sasaran
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), berharap proses ground check sebagai bagian dari pemutakhiran DTSEN ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan program yang lebih tepat sasaran.
“Hari ini dari Kementerian Sosial, baik Dinas Sosial, Petugas PKH, dan seluruh jajaran BPS memulai ground check data yang kita butuhkan, sehingga penerima bantuan iuran benar-benar yang berhak menerima dapat menerima, yang tidak berhak menyadari bahwa ada yang lebih berhak menerima,” katanya.
