JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dinamika global dan posisi strategis Indonesia dalam forum internasional, termasuk perannya di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) terkait krisis di Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpinnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
DPR Respons Berbagai Isu Strategis
Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI telah merespons berbagai isu strategis melalui fungsi konstitusionalnya. Isu-isu tersebut mencakup pengelolaan perekonomian, reformasi hukum, perlindungan sosial di bidang kesehatan, hingga penjagaan politik luar negeri yang tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.
“Situasi dan kondisi dunia saat ini ditandai oleh keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang semakin intens. Negara-negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya,” ujar Puan.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam membangun tatanan internasional yang didasarkan pada norma dan komitmen bersama, mulai dari standar ekonomi, nilai-nilai sosial, hingga prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat,” tambahnya.
Indonesia Perkuat Daya Saing di Tatanan Global
Puan Maharani mengingatkan bahwa di tengah dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasionalnya untuk mendapatkan posisi tawar yang baik dalam tatanan global. Awal tahun 2026 juga diwarnai peningkatan ketegangan hubungan internasional, konflik bersenjata, dan perang dagang yang mengganggu rantai pasok serta menekan pertumbuhan ekonomi global.
“Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian, stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Karena itu, dinamika global hari ini, menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai,” tegas Puan.
Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
Puan Maharani secara khusus menyinggung posisi Indonesia di sejumlah badan internasional, termasuk keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian (BoP). Badan multilateral ini dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
“Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegas Puan.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaannya di BoP harus tetap berlandaskan pada politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menjunjung tinggi prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan negara). Prinsip ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” ungkap Puan.
Diplomasi Parlemen dan Komitmen DPR
Dalam kerangka diplomasi parlemen, DPR RI telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen dari berbagai negara sahabat, termasuk Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.
“Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global,” terang Puan.
Lebih lanjut, Puan menyatakan komitmen DPR RI untuk mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Di bidang ekonomi, DPR akan mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja. Di bidang sosial dan budaya, penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan tetap menjadi prioritas.
“Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat,” ujar Puan.
Puan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa DPR RI, dengan agenda yang jelas dan terukur, tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR RI, yaitu Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.
