Ketua DPR RI, Puan Maharani, memaparkan berbagai agenda dan kinerja dewan selama penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026. Dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026), Puan menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian serius DPR, termasuk kesehatan mental anak dan reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kinerja Legislasi dan Anggaran
Puan menjelaskan bahwa DPR RI melalui Badan Legislasi terus melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk memastikan undang-undang yang dibentuk selaras dengan kebutuhan hukum nasional dan aspirasi masyarakat. Beberapa RUU yang sedang dalam tahap penyusunan meliputi RUU tentang Pangan, Sistem Pendidikan Nasional, Ketenagakerjaan, dan Pengelolaan Keuangan Haji. Selain itu, DPR juga membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Penyelesaian pembentukan suatu Undang-Undang merupakan hasil kerja konstitusional bersama antara DPR RI dan Pemerintah, sebuah komitmen politik yang tidak hanya administratif, tetapi moral dan kenegaraan,” ujar Puan.
Dalam fungsi anggaran, Puan menyatakan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan. “Evaluasi tersebut bukanlah sekadar catatan, melainkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan untuk pengelolaan keuangan negara yang semakin baik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 difokuskan pada perwujudan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Perhatian pada Isu Sosial dan Pelayanan Publik
DPR RI bersama Pemerintah juga telah membahas permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut mencakup optimalisasi anggaran APBN yang tepat sasaran dengan data akurat, serta pengecekan dan pemutakhiran desil. “Dan dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh Pemerintah,” tambah Puan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Puan menyebutkan beberapa isu yang menjadi perhatian DPR, antara lain:
- Penanganan kasus warga negara Indonesia (WNI) di negara lain.
- Kesehatan mental anak dan perlindungan dari ancaman child grooming.
- Evaluasi kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar.
- Peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan terdampak bencana.
- Pemulihan sektor kesehatan pascabencana.
- Modernisasi peralatan alutsista.
- Evaluasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kelompok rentan.
- Kesiapan sensus ekonomi tahun 2026.
- Insentif bagi petani untuk memperluas lapangan kerja.
- Penguatan ekosistem digital untuk ekonomi inklusif.
Reformasi Bea Cukai dan Persiapan Haji
Isu reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi perhatian DPR untuk optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, DPR juga mengawal penataan pasar modal, serta kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta.
Terkait persiapan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, Puan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan jemaah haji, terutama akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. “Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji,” ungkap Puan.
Tindak Lanjut dan Masa Reses
Puan menegaskan bahwa setiap keputusan rapat kerja antara DPR RI dan Pemerintah merupakan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata. “Setiap keputusan rapat kerja antara DPR RI dan Pemerintah bukanlah sekedar kesepakatan administratif, melainkan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Keputusan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat,” paparnya.
Usai penutupan masa sidang, DPR akan memasuki Masa Reses mulai tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan 9 Maret 2026. Puan mengajak anggota dewan untuk menyapa, mendengar, dan menyerap aspirasi rakyat.
“Saya atas nama Pimpinan DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh Anggota DPR RI dan rakyat Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT,” pungkas Puan.
