Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemulihan di 52 kabupaten/kota pascabencana menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagian besar wilayah terdampak dilaporkan telah kembali ke kondisi normal.
Dukungan Anggaran dari Kemenkeu
Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,7 triliun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini dialokasikan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Anggaran tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Ia juga memohon dukungan dari pimpinan MPR RI dan DPR RI agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan secara optimal. “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Dengan dinormalisasikan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD), Tito meyakini progres pemulihan akan semakin optimal. Dana TKD ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur publik, fasilitas pemerintahan, hingga penyediaan mebel.
Strategi Penanganan dan Koordinasi
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Tito telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Ini mencakup rapat koordinasi rutin dengan pihak terkait, kunjungan langsung ke lokasi bencana, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, tim satgas juga melakukan inventarisasi kebutuhan daerah terdampak dan menggelar rapat khusus untuk membahas dashboard data Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur.
“Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” sambung Tito.
Pentingnya Data Akurat
Tito mengimbau daerah yang belum mengirimkan data kondisi segera melengkapinya, karena data tersebut merupakan kunci untuk penanganan yang komprehensif. Ia menambahkan bahwa data yang masuk akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencegah penumpukan dan memastikan keakuratannya.
“Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” tandasnya.
Dihadiri Tokoh Penting
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, Akbar Supratman, serta jajaran pimpinan MPR RI. Turut hadir pula Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, dan para pihak terkait lainnya.
