Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah mencatat lonjakan penerima manfaat yang signifikan dalam satu tahun pelaksanaannya. Target awal program ini hanya menyasar 6 juta penerima, namun kini telah menjangkau 55,1 juta orang di seluruh Indonesia.
Capaian Jauh Melampaui Perkiraan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa capaian tersebut jauh melampaui perencanaan awal pemerintah. “Awalnya target kami di 2025 hanya 6 juta penerima. Tapi per hari ini sudah mencapai 55,1 juta penerima. Ini di luar perkiraan,” kata Nanik dalam konferensi pers satu tahun MBG di SMKN 1 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Lonjakan penerima ini didukung oleh operasional sekitar 19.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Dampak Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain menjangkau puluhan juta penerima, program MBG juga disebut memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Nanik menyebutkan bahwa sekitar 902 ribu orang bekerja langsung di dapur SPPG, sementara 1,5 juta orang lainnya terlibat secara tidak langsung sebagai pemasok bahan pangan.
“Total sekitar 2,5 juta tenaga kerja terserap dari program ini. Mulai dari juru masak, pengelola dapur, hingga petani dan UMKM pemasok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nanik menambahkan bahwa sebagian besar dapur MBG dibangun oleh mitra masyarakat. Dengan estimasi investasi rata-rata Rp 2 miliar per dapur, nilai investasi dari masyarakat diperkirakan mencapai Rp 40 triliun.
“Ini partisipasi masyarakat yang sangat besar. Pemerintah tidak sendiri menjalankan program ini,” ungkapnya.
Target Perluasan dan Pengetatan Standar
Ke depan, BGN menargetkan jumlah penerima MBG meningkat menjadi 82,9 juta orang hingga Mei 2026. Perluasan ini mencakup penambahan sasaran seperti guru, tenaga kependidikan, santri pondok pesantren, hingga anak-anak di rumah singgah.
Nanik menegaskan bahwa perluasan program akan dibarengi dengan pengetatan standar operasional. “Pesan Presiden jelas, jangan ngoyo. Target boleh besar, tapi kualitas dan keamanan tetap nomor satu,” imbuhnya.
