Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan dan praktik perguruan tinggi di Indonesia. Ia menilai kualitas kampus-kampus di Tanah Air semakin tertinggal akibat kebijakan yang diterapkan saat ini.
Transformasi PTN-BH yang Menyimpang
Prof Didik menyoroti bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) dengan model Badan Hukum atau PTN-BH mengalami transformasi yang menyimpang. Orientasi kualitas kini bergeser menjadi pencapaian ranking global, namun praktiknya berubah menjadi industri kursus kuliah massal.
“PTN semakin berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA secara masif, bukan produsen ilmu pengetahuan. Fenomena ini baru setelah PTN dan PTNBH harus mencari pendapatan sendiri dan mengerahkan tenaga menerima mahasiswa baru dalam jumlah sangat fantastis,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2/2026).
Ia mencontohkan penerimaan mahasiswa baru di beberapa universitas besar. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menerima 26 ribu mahasiswa per tahun, Universitas Brawijaya (UB) sebanyak 18,5 ribu, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 18,4 ribu mahasiswa.
“Ini tidak masuk akal dan sulit bagi bangsa ini untuk mendorong universitasnya unggul dalam riset dan bisa menjadi pemain di tingkat global dengan cara seperti itu, menjadi teaching university, yang megeruk pendapatan dari mahasiswa sebanyak mungkin. PTN kemudian mengelola mahasiswa pada kisaran 60 ribu sampai 80 ribu mahasiswa,” ujar Didik.
Tertinggal dari Kampus Tetangga
Prof Didik membandingkan dengan kampus-kampus top dunia. Harvard University hanya menampung 23 ribu mahasiswa berkualitas, Oxford tidak jauh berbeda, dan National University of Singapore (NUS) memiliki 35 ribu mahasiswa.
“Jadi jangan berharap Indonesia tampil dalam rangking dunia dengan cara mengerahkan tenaganya menjadi teaching university dan meninggalkan modal research university,” tegasnya.
Akibat kebijakan tersebut, Prof Didik menyebut tidak ada kampus Indonesia yang mampu menembus ranking 100 dunia. Padahal, kampus negara tetangga seperti University of Malaya sudah masuk dalam ranking 58 global dalam kategori QS Ranking, sementara kampus Singapura, NUS, berada di ranking 8 dan Nanyang Technological University (NTU) di ranking 12.
“Jadi kita tertinggal karena kampus-kampus negeri yang berada di depan hanya sibuk meraup mahasiswa baru sebanyak-banyaknya untuk menaikkan income dalam rangka memenuhi biaya operasional kampus,” keluhnya.
Kebijakan yang Menggerus Mutu
Ia menilai kebijakan ini secara perlahan membunuh kampus PTN utama karena dibebani untuk menutup biaya operasional. Ditambah lagi, dana pendidikan 20 persen yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan justru masuk ke kegiatan di luar pendidikan.
“Kebijakan ini sudah salah arah karena akan menggerus mutu akademik dan melemahkan peran strategis PTN dan tertinggal jauh dari kampus-kampus negara tetangga Malaysia dan Singapura,” katanya.
Persaingan Tidak Sehat Antara PTN dan PTS
Prof Didik juga menyoroti terciptanya persaingan yang tidak setara antara 125 PTN yang menampung 3,9 juta mahasiswa dengan 3.000 kampus swasta yang menampung 4,5 juta mahasiswa.
Menurutnya, dengan PTN merebut mahasiswa dalam jumlah besar, maka Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lambat laun akan mati. “Peranan masyarakat, organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah semakin terpinggirkan dengan kebijakan yang memperhadapkan PTN dan PTS dalam persaingan besar yang saling mematikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, “Negara secara tidak langsung melemahkan kampus masyarakat sipil (Muhammadiyah, NU, yayasan pendidikan) yang justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional. Peranan masyarakat yang sudah lama berjalan terpinggirkan dengan kebijakan bersaing bebas seperti ini.”
Rekomendasi Kebijakan Prof Didik
Profesor Didik Rachbini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki arah pendidikan tinggi di Indonesia:
- Pembatasan Mahasiswa S1 di PTN Besar: Tetapkan student cap nasional untuk PTN flagship dan prioritaskan selektivitas serta mutu, bukan volume.
- Reposisi PTN sebagai Universitas Riset: Alihkan ekspansi ke program S2 dan S3 berbasis riset, program postdoctoral, dan kolaborasi riset internasional.
- Penguatan Sistemik PTS: Berikan insentif fiskal dan riset untuk PTS berkualitas, serta skema matching fund negara-masyarakat. PTS harus menjadi tulang punggung Gerakan Ekonomi Nasional (GER).
- Reformasi Insentif Dosen: Prioritaskan publikasi bereputasi, sitasi, paten, dan kolaborasi global, serta kurangi dominasi jabatan struktural.
- Pembangunan Klaster Riset Nasional: Fokus pada bidang strategis seperti energi, pangan, kesehatan, digital, dan kebijakan publik.
