Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang marak terjadi menjelang bulan Ramadan. Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperketat pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan KJP.
Pramono Anung menyampaikan hal ini kepada wartawan seusai acara peresmian Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, pada Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan bahwa KJP merupakan program prioritas yang dirancang untuk mendukung akses pendidikan bagi warga kurang mampu dan tidak seharusnya disalahgunakan.
“Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan,” ujar Pramono Anung. Ia menambahkan bahwa KJP adalah program strategis yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi terbawah, sehingga pemanfaatannya harus tepat sasaran.
“Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono Anung mengemukakan bahwa berbagai indikator sosial di Jakarta menunjukkan tren perbaikan, termasuk penurunan angka kemiskinan dan stunting. Ia meyakini bahwa program bantuan pendidikan dan sosial yang digulirkan Pemprov DKI menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan tersebut.
“Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta akan merumuskan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya praktik penggadaian KJP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan ini benar-benar tersalurkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya bagi para penerima manfaat.
