Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta pada Senin (9/2/2026).
Tindak Lanjut Arahan Presiden
Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa nota kesepakatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginstruksikan agar pelaksanaan program MBG berjalan stabil, terutama dalam hal pasokan bahan pangan.
“Baru saja kita menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Gizi Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk menindaklanjuti beberapa hal sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Pramono usai penandatanganan.
Jaminan Pasokan dan Stabilitas Harga
Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi kelangkaan pangan akibat kebutuhan besar program MBG, Pramono meyakinkan bahwa warga tidak perlu khawatir. Ia menekankan pengalaman panjang dan luar biasa BUMD DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan karena memang BUMD di Jakarta sudah mempunyai pengalaman yang panjang dan luar biasa. Jumlah konsumsinya kan relatif tidak mengalami kenaikan yang banyak,” ungkapnya.
Pramono menambahkan bahwa kerja sama ini justru memberikan keuntungan bagi BUMD karena adanya kepastian pembelian dalam jumlah yang terukur. Mekanisme pengadaan yang lebih detail akan dijelaskan oleh masing-masing BUMD.
Strategi Pasokan Menjelang Hari Besar
BGN dan Pemprov DKI Jakarta juga akan merancang strategi pasokan khusus menjelang bulan Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya. Fokusnya adalah mengendalikan jenis komoditas yang dibeli untuk program MBG agar tidak mengganggu kebutuhan pasar umum.
Peran BUMD DKI dalam Pembiayaan dan Pasokan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyoroti pelibatan BUMD DKI Jakarta sebagai salah satu poin krusial dalam kesepakatan. BUMD diharapkan mendukung pasokan dan pembiayaan kebutuhan program MBG seiring dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dengan akan bertambahnya SPPG yang beroperasi di Jakarta, saya kira isu rantai pasok akan menjadi sangat menarik. Salah satu poin di dalam kesepahaman itu adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis,” jelas Dadan.
Target Pembangunan SPPG
Dadan memaparkan target pembangunan SPPG di Jakarta sebanyak 804 unit. Saat ini, 475 unit atau sekitar 60 persen dari target telah beroperasi, sementara 566 unit lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia optimistis target tersebut akan segera tercapai berkat dukungan infrastruktur yang memadai di Jakarta.
“Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
