Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menyatakan dukungan terhadap rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Amelia berharap pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjaga kepastian pelaku usaha di Indonesia yang terdampak langsung oleh tarif impor ke AS.
“Prinsip kami di DPR tentu mendukung diplomasi yang pro-kepentingan nasional, terutama untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif,” ujar Amelia kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan bahwa substansi negosiasi tarif antara Indonesia dan AS telah selesai diselesaikan. Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah kepada publik dan DPR.
“Untuk isu tarif, angka 19% selama ini sudah menjadi acuan yang beredar luas sejak kesepakatan awal. Namun pemerintah juga menyampaikan prosesnya masih berada pada tahap finalisasi dokumen (legal drafting) dan menunggu penandatanganan di level kepala negara,” jelas Amelia.
Ia menekankan bahwa substansi negosiasi telah selesai, sementara rincian teknis dan implementasi akan dikunci setelah dokumen final ditandatangani dan dijelaskan secara resmi kepada publik serta DPR.
Lebih lanjut, Amelia mengingatkan pentingnya Indonesia untuk memastikan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Trump berjalan sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia berpesan agar Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kalau Dewan Perdamaian ikut dibahas, saya melihatnya sebagai kesempatan memastikan setiap inisiatif perdamaian benar-benar sejalan dengan hukum internasional dan mandat PBB, serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina,” katanya.
Amelia berharap Board of Peace dapat berjalan transparan dan berperan menciptakan perdamaian antarnegara yang berkonflik. Ia tidak ingin Indonesia hanya sekadar mengikuti arus.
“Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa hasil negosiasi tarif Indonesia dengan AS masih menunggu penandatanganan dokumen oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Sugiono menyebut pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari pihak AS.
“Belum. Belum ada lagi. Masih menunggu jadwal dari sana. Yang untuk tanda tangan itu kan? Belum,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).
Mengenai lokasi pertemuan, Sugiono memperkirakan akan berlangsung di Amerika Serikat, namun belum dapat memastikan apakah di Washington D.C. atau di Mar-a-Lago.
“Di Amerika. Enggak tahu nanti di Washington DC apa di Mar-a-Lago,” jelas Sugiono.
Selain agenda penandatanganan kesepakatan tarif perdagangan, Sugiono menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga akan menjadi ajang pembaruan situasi global terkini, termasuk implementasi terkait Board of Peace.
“Penandatanganan terhadap kesepakatan tarif dan pastinya nanti juga update situasi terkini, juga nanti akan kaitannya dengan Board of Peace ini pelaksanaan dan juga kan implementasinya ini kan masih terus dikaji, digodog,” pungkas Sugiono.
