Berita

Prabowo Subianto Ungkap Alasan Tolak WEF 2025: Tak Ingin Beri “Kata-kata Manis”

Advertisement

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menolak undangan sebagai pembicara kunci di World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia pada tahun lalu. Ia mengaku tidak ingin memberikan “kata-kata manis” karena baru menjabat sebagai presiden.

Prabowo di WEF 2026: Indonesia Tawarkan Pertumbuhan Berbasis Bukti

Dalam forum yang sama pada tahun 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), Prabowo memaparkan bahwa Indonesia saat ini menawarkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan stabilitas. Ia menekankan pendekatan berbasis bukti dalam pembangunan.

“Indonesia hari ini menawarkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan stabilitas. Kami mungkin sangat rendah hati, kami mungkin berada di bawah radar, kami tidak suka pamer atau menyombongkan diri. Kami percaya pada bukti, tindakan berbasis bukti,” kata Prabowo.

Penolakan WEF 2025 karena Masa Jabatan Singkat

Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya diundang untuk berbicara di Forum Ekonomi Dunia tahun 2025. Ia memutuskan untuk menolak undangan tersebut karena merasa belum memiliki cukup pencapaian untuk dipresentasikan.

Advertisement

“Bahkan sebenarnya saya diundang untuk berbicara tahun lalu di sini dan saya menolak. Mengapa? Karena seandainya saya datang tahun lalu, saya baru akan memimpin pemerintahan saya selama dua bulan. Jadi apa yang bisa saya katakan? Saya hanya akan bisa bicara, memberi kata-kata manis belaka,” ujarnya.

Pencapaian Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Kehadirannya di Forum Ekonomi Dunia 2026, menurut Prabowo, didasari oleh pencapaian luar biasa yang telah diraih Indonesia dalam satu tahun masa pemerintahannya. Ia menyoroti reformasi birokrasi dan penghapusan aturan yang dinilai menghambat.

“Hari ini saya berdiri di hadapan Anda dengan penuh keyakinan, dengan rasa bangga atas pencapaian kami. Dalam satu tahun kami telah mencapai perolehan yang luar biasa, reformasi yang luar biasa. Kami telah menghapuskan ratusan peraturan yang tidak masuk akal. Peraturan yang menghambat keadilan, yang menciptakan budaya korupsi. Ratusan peraturan telah kami hapuskan dalam satu tahun,” imbuhnya.

Advertisement