Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ia secara tegas menantang para pengusaha yang memiliki niat untuk menyuap pejabat, memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak terduga.
Penegakan Hukum dan Pencabutan Izin Perusahaan
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Sebelumnya, Prabowo telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum dalam pengelolaan hutan.
“Saya telah menyita 4 juta hektar, tetapi dua hari yang lalu, saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London dan kami memutuskan untuk mencabut izin 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektare. Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum,” ujar Prabowo.
Praktik ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini disebut Prabowo sebagai bentuk ‘serakahnomics’ atau ekonomi serakah yang harus segera ditertibkan. Tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang serakah ini rupanya mendapat respons negatif dari sebagian kalangan pengusaha.
Tantangan Langsung untuk Pengusaha ‘Rakus’
Prabowo mengungkapkan bahwa ia menerima laporan mengenai pernyataan beberapa pengusaha yang meremehkan upaya pemerintah. “Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia,” kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo melontarkan tantangan langsung. “Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli’. Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri,” tegasnya.
Upaya Penegakan Hukum Terbesar dalam Sejarah
Penyitaan jutaan hektare perkebunan akibat penyalahgunaan izin ini dinilai Prabowo sebagai penegakan hukum paling berani yang pernah dilakukan di Indonesia. Ia juga mengindikasikan bahwa masih banyak perusahaan lain yang akan menyusul untuk ditertibkan.
“Ditambah dengan 4 juta hektare perkebunan ilegal yang sudah disita, kami sebenarnya telah memberlakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling nekat dalam sejarah Indonesia,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo memaparkan bahwa masih terdapat 666 perusahaan yang teridentifikasi melanggar hukum. Ia menyatakan tidak akan ada kompromi dalam menegakkan hukum terhadap ratusan perusahaan tersebut.
“Hingga kini kami telah menutup 1.000 tambang ilegal, tetapi staf saya, orang-orang saya melaporkan kepada saya: ‘Pak, setidaknya ada seribu lagi atau lebih’. Bisa jadi ada sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum. Jadi saya katakan: Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan mundur. Rakyat saya menuntut ini, dan kami bertekad untuk melayani rakyat kami dengan kejujuran. Saya bertekad untuk memegang teguh sumpah saya, membela konstitusi negara saya, menegakkan hukum di negeri ini,” pungkasnya.
