Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN, TNI, dan Polri untuk terlibat aktif dalam penanganan sampah. Perintah tegas ini disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Eddy, peringatan Presiden Prabowo di hadapan para menteri dan kepala daerah menunjukkan kepemimpinan yang berbasis data dan proyeksi jangka panjang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara konvensional.
“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu sampah sudah berada pada level darurat nasional. Jika tidak ditangani secara terstruktur dan masif, persoalan ini akan berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kualitas hidup di perkotaan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/2/2026).
Eddy menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo sejalan dengan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Waste to Energy. Perpres ini, yang turut ia susun dan dorong, menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
“Perpres 109/2025 dirancang agar penanganan sampah berjalan secara terintegrasi dengan fokus penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, insentif bagi inovasi pengelolaan sampah, hingga dorongan ekonomi sirkular yang melibatkan pelaku usaha dan komunitas,” jelasnya.
Ia menegaskan, instruksi Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah yang disiplin, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi. Keberhasilan penanganan sampah, menurutnya, akan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Apalagi arahan ini disampaikan di momen yang sangat penting di hadapan menteri dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kami mendorong agar arahan Presiden Prabowo ini diteruskan dalam kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah sampah,” lanjutnya.
Eddy menambahkan, pengalamannya berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia dan berdialog dengan kepala daerah menunjukkan kompleksitas persoalan sampah di tingkat lokal. “Dari pertemuan dengan para kepala daerah, hampir semuanya menghadapi persoalan yang sama yakni keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta keterbatasan anggaran dan teknologi. Karena itu, solusi berskala nasional memang mutlak dibutuhkan,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa momen ini menjadi kesempatan untuk melakukan lompatan besar dalam tata kelola sampah nasional yang selama ini belum dilakukan secara menyeluruh.
