Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional Periode 2026-2030, Fokus Swasembada Energi

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026). Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 134 P Tahun 2025 dan Keppres 6 P Tahun 2026.

Dorong Swasembada Energi

Dengan struktur organisasi yang terus disesuaikan, DEN diharapkan mampu mendorong tercapainya target swasembada energi, yang menjadi program prioritas pemerintah tahun ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, “Bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu satu tahun, terutama dalam hal beras, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi.”

Sejarah dan Tujuan DEN

Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) berangkat dari kebutuhan negara untuk menjamin ketersediaan energi sebagai penopang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Energi dipandang sebagai sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, hingga hubungan antarnegara.

Ketergantungan dunia terhadap energi fosil yang tinggi, sementara ketersediaan sumber daya tersebut bersifat terbatas, memicu persaingan global dan menuntut negara untuk mengelola energi secara optimal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pemerintah membentuk DEN melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008. Sebelumnya, fungsi koordinasi kebijakan energi dijalankan oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) yang dibentuk pada 1981.

Visi, Misi, dan Tugas

Visi DEN adalah terwujudnya pengelolaan energi nasional lintas sektoral guna menciptakan keadilan, ketahanan, dan kemandirian energi demi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong serta berpedoman pada Pancasila.

Misi DEN meliputi pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi lintas sektoral yang berpedoman pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. DEN juga bertugas merumuskan serta menetapkan kebijakan pengelolaan energi lintas sektor dan mewujudkan organisasi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Tugas DEN mencakup perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR, penetapan Rencana Umum Energi Nasional, penetapan langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan kebijakan energi lintas sektor. Selain itu, DEN mengatur ketentuan terkait jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

Struktur Organisasi

Struktur Dewan Energi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua. Untuk periode 2026-2030, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua DEN, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN.

Keanggotaan DEN terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan. Unsur pemerintah mencakup tujuh menteri yang membidangi sektor terkait energi, sementara unsur pemangku kepentingan berjumlah delapan orang yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang energi.

Anggota Unsur Pemerintah

Dr. Purbaya Yudhi Sadewa., M.Sc., Ph.D. (Menteri Keuangan)
Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D. (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. (Menteri Perindustrian)
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. (Menteri Pertanian)
Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S. Hut. M.P (Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup)
Dudy Purwagandhi, S.H. (Menteri Perhubungan)