Presiden Prabowo Subianto memaparkan komitmen Indonesia dalam memberantas praktik ilegal di hadapan forum internasional World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menutup 1.000 tambang ilegal dan menyita jutaan hektare lahan perkebunan serta tambang ilegal lainnya.
Penegakan Hukum Tegas Terhadap Kejahatan Lingkungan
Dalam pidatonya pada Kamis (22/1/2026), Prabowo mengungkapkan, “Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya.” Selain penutupan tambang, pemerintah juga berhasil menyita 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang yang beroperasi secara ilegal. Sebanyak 28 perusahaan juga telah dicabut izinnya karena terbukti melanggar hukum terkait lingkungan.
Prabowo menekankan keberanian dan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. “Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.
Tantangan Terhadap Praktik Korupsi dan Penyelewengan
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pengungkapan kasus penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menyebut praktik-praktik ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.
Menyikapi potensi adanya pengusaha yang mencoba menyuap pejabat, Prabowo mengeluarkan tantangan tegas. “Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo. Ia menambahkan, “Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar.”
Hingga kini, jumlah korporasi yang telah ditindak karena melanggar hukum mencapai 666 perusahaan. Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dalam upaya penegakan hukum.
Komitmen Tanpa Kompromi
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegasnya, menunjukkan tekad kuat pemerintahannya dalam memberantas kejahatan ekonomi dan lingkungan.
