Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini membahas berbagai isu penting, baik domestik maupun internasional.
Diskusi Mendalam dengan Beragam Tokoh
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin awalnya menginformasikan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh yang disebutnya “oposisi pemerintah”. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pertemuan tersebut lebih tepat disebut sebagai dialog dengan tokoh masyarakat yang terbuka untuk menerima masukan.
“Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo Hadi, Sabtu (31/1).
Prasetyo menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama lebih dari setahun. “Semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.
Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji, yang membahas penegakan hukum. Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Abraham Samad Ungkap Isi Pertemuan 5 Jam
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung selama lima jam. Ia hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua KPK.
“Jadi saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa. Tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat. Dan saya Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa gitu ya, saya agak lupa,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).
Samad memaparkan bahwa Presiden Prabowo mempresentasikan program pemerintah, termasuk hasil pertemuannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. “Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan,” ungkap Samad.
Fokus Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Kepolisian
Dalam diskusi tersebut, Samad diminta pandangannya mengenai peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya membuat roadmap pemberantasan korupsi yang menyentuh akar permasalahan agar lebih efektif.
Samad juga menyoroti empat hal yang harus diperhatikan terkait IPK berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yaitu foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery.
Menjawab pertanyaan Prabowo mengenai kondisi KPK saat ini, Samad menilai revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi salah satu faktor penyebabnya. Revisi tersebut dinilai memangkas kewenangan KPK dan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif, padahal lembaga antikorupsi seharusnya independen.
“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelasnya.
Samad juga mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya mengabaikan masukan masyarakat, serta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK.
Selain itu, para tokoh yang hadir juga diminta tanggapannya mengenai reformasi kepolisian, yang disepakati sebagai sebuah keharusan.
Penyelamatan SDA dan Sikap Terhadap Oligarki
Isu penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga menjadi topik pembahasan, mengingat telah dibentuknya Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH). Samad menyatakan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA.
“Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” tuturnya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia tidak bersifat harga mati dan dapat ditarik kembali jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.
Terakhir, Prabowo menekankan komitmennya untuk memerangi oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Ia bertekad akan mengejar dan tidak akan bernegosiasi dengan pihak mana pun yang merusak atau merampok SDA negara.
“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkas Samad.
