Presiden Prabowo Subianto mengajak Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk menjajaki peluang investasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (06/02/2026).
Kerja Sama Pertanian dan Hilirisasi Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai agenda prioritas, dengan fokus utama pada kerja sama di bidang pertanian dan hilirisasi. Prabowo menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan usaha patungan (joint venture) di sektor pertanian antara Indonesia dan Australia.
“Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama PM Albanese.
Selain itu, Prabowo juga mendorong perusahaan Indonesia untuk turut berinvestasi di Australia. Ia secara spesifik menyebutkan potensi investasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia.
“Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas,” tegas Prabowo. Ia menambahkan, “Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya.”
Traktat Keamanan Bersama Perkuat Hubungan Bilateral
Sebelumnya, Prabowo dan PM Albanese telah menandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia. Perjanjian ini menjadi penegasan atas hubungan erat yang terjalin antara kedua negara.
“Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing. Serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indopasifik,” jelas Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya perjanjian tersebut sebagai dasar hubungan hidup berdampingan antara Indonesia dan Australia. “Bagi Indonesia hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif,” pungkasnya.
