JAKARTA – Keluhan warga terkait kebisingan lapangan padel di sejumlah wilayah permukiman Jakarta, khususnya di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, terus bergulir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini bergerak cepat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional lapangan padel tersebut, dengan menyiapkan berbagai langkah mulai dari pembatasan jam operasional hingga potensi sanksi bagi pengelola yang melanggar.
Warga Resah Akibat Kebisingan Berulang
Salah satu warga yang terdampak, Naufal (27), mengungkapkan kekecewaannya atas kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas lapangan padel di dekat kediamannya. Ia mengaku telah berulang kali melaporkan masalah ini melalui aplikasi JAKI sejak November tahun lalu. “Aku tuh tadinya November satu laporan, Desember satu laporan, Januari sama Februari itu seminggu tiga kali laporan aku lewat JAKI gitu. Ya sudah, jadi karena banyaknya laporan-laporan yang sudah kita lakuin, dan sudah sempat ketemu juga sama pihak pengelola tanggal 31 Januari, tapi hasil mediasinya tidak membuahkan hasil lagi gitu,” kata Naufal saat ditemui di kediamannya, Kamis (19/2/2026).
Naufal menjelaskan bahwa kebisingan suara teriakan pemain dan pantulan raket memukul bola terdengar dari pagi hingga malam hari. Ia sangat berharap suasana lingkungan rumahnya dapat kembali tenang seperti sedia kala. “Aku mengharapkan suasana sebelumnya yang tenang di rumah kami kembali seperti sedia kala. Tanpa adanya terdengar suara teriakan dari orang yang bermain padel dan suara bunyi raket memukul bola,” ujarnya.
Pengelola Berkomitmen Perbaiki dan Batasi Operasional
Menanggapi keluhan warga, perwakilan PT Kreasi Arena Indonesia, Fajar Ediputra, menyatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Ia mengklaim jam operasional lapangan telah dibatasi, terutama selama bulan puasa. “Kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih memulai pembatasan operasional sampai 50 persen. Ini tujuannya juga kami lebih menghargai tetangga kami,” kata Fajar kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).
Selain itu, Fajar juga berkomitmen untuk memasang peredam suara pada dinding lapangan. Informasi yang diterima warga menyebutkan bahwa operasional lapangan akan dihentikan sementara selama Ramadan untuk memfasilitasi pemasangan peredam suara. “Kami akan memperkuat dinding kami supaya suara-suara yang dihasilkan dari lapangan padel itu bisa teredam di dalam tidak mengganggu apa yang ada di luar,” jelasnya.
Pemprov DKI Siapkan Langkah Tegas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawasan intensif terhadap lapangan padel yang menjadi sumber keluhan warga. “Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Taman Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).
Pramono Anung menyatakan keputusan mengenai operasional lapangan padel akan segera diambil. “Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas,” katanya.
Evaluasi Izin dan Potensi Pencabutan Operasional
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional seluruh lapangan padel, terutama yang berlokasi dekat dengan permukiman warga. “Terkait keluhan kebisingan dari lapangan padel, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung telah menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional seluruh lapangan padel di wilayah DKI Jakarta, khususnya yang berlokasi dekat dengan permukiman warga,” kata Chico kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).
Chico Hakim menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan ragu memberikan sanksi tegas. “Bapak Gubernur menegaskan bahwa lapangan padel yang terbukti mengganggu ketertiban umum, tidak sesuai izin, atau tidak memperoleh persetujuan dari warga sekitar akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pembatasan operasional hingga pencabutan izin jika diperlukan,” ucapnya.
Pemprov DKI menargetkan proses evaluasi ini segera rampung. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian polemik lapangan padel sekaligus memastikan aktivitas olahraga dapat berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan lingkungan warga.
