Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa wacana mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dibahas secara jernih dan mendalam melalui kajian akademik. Pernyataan ini merespons usulan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendorong pelaksanaan Pilkada secara langsung dengan sistem e-voting.
Kajian Akademik dan Mitigasi Politik Uang
Kholid menekankan pentingnya simulasi dan pembelajaran dari negara lain yang telah menerapkan sistem serupa. “Kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan?” ujar Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/1/2026).
Lebih lanjut, Kholid menyoroti bagaimana sistem Pilkada yang akan diterapkan di Indonesia harus mampu meminimalisasi praktik politik uang. Ia berpendapat bahwa kualitas politik sangat bergantung pada sistem yang dijalankan.
“Salah satunya. Salah satu faktor penting itu. Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic?” ucap anggota DPR RI ini.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan politik ditentukan oleh kualitas prosedur dan sistem politik yang dijalankan. Jika sistem politik membutuhkan biaya yang sangat besar, maka hasil pemerintahan pun berpotensi tidak berjalan dengan baik.
“Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur ya, sistem politik itu dijalankan,” sambungnya.
Kholid menambahkan, “Kalau sistem politiknya itu high cost, maka yang hasilnya adalah ya high cost democracy. High cost democracy hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik.”
“Masyarakat memilih apa namanya? Karena politik uangnya sangat besar, ya ini yang kualitas demokrasi tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga,” tegasnya.
Usulan PDIP: Pilkada Langsung dengan E-Voting
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikapnya untuk tetap mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai salah satu cara menekan tingginya biaya dalam penyelenggaraan Pilkada.
PDIP menilai Pilkada langsung sangat penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” kata Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
Ia melanjutkan, “Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu.”
