Ketua Bappilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi deklarasi Gerakan Rakyat yang secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2025. Mardani menegaskan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat dalam membentuk organisasi politik.
PKS Hormati Hak Berserikat
“Pertama, monggo. Tiap orang punya hak berkumpul dan berserikat,” ujar Mardani kepada wartawan pada Senin (19/1/2026). Ia menambahkan bahwa PKS menghormati setiap inisiatif politik yang muncul dari masyarakat.
Meskipun demikian, Mardani menekankan bahwa PKS belum menentukan sikap resminya terkait calon presiden yang akan diusung. Ia menyatakan bahwa Anies Baswedan tetap memiliki hubungan baik dengan partainya. “Kedua, Mas Anies tetap kawan. Kita serahkan pada Mas Anies. Ketiga, untuk pilpres, PKS tentu pada waktunya akan memutuskan,” jelas Mardani.
Kaderisasi Jadi Prioritas PKS
Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan bahwa PKS akan memprioritaskan proses kaderisasi dalam setiap langkah politik yang diambil. Menurutnya, pembahasan mengenai calon presiden masih terlalu dini mengingat tahapan pemilu yang masih panjang. “Tapi sebagai parpol, kaderisasi tentu dijadikan landasan utama. Masih panjang waktunya,” katanya.
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai Politik
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat secara resmi mendeklarasikan diri untuk bertransformasi menjadi partai politik pada tahun 2026 ini, menyusul penyelenggaraan rapat kerja nasional (rakernas). Organisasi ini memiliki aspirasi kuat agar Anies Baswedan dapat memimpin Indonesia.
“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam siaran langsung YouTube Gerakan Rakyat pada Minggu (18/1/2026).
Sahrin menjelaskan bahwa Gerakan Rakyat, yang telah berjuang sejak tahun 2023, kini menetapkan diri untuk menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. “Dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” katanya.
Ia mengakui bahwa proses pendirian partai politik di Indonesia merupakan tantangan yang tidak ringan. “Tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan, kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini,” tambahnya.
