Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah berupaya mempercepat proses relokasi ribuan warga yang terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan hunian sementara (huntara) sedang dikaji secara geologi guna memastikan keamanannya.
Kajian Geologi untuk Keamanan Lahan
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa kajian geologi merupakan langkah krusial dalam upaya pemindahan warga ke kawasan yang lebih aman dan layak huni. Saat ini, timnya sedang melakukan asesmen terhadap empat lokasi, meliputi tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren milik Perhutani.
“Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Kajian ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Selain itu, asesmen ini juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk penanganan warga terdampak.
Tiga lokasi yang masuk dalam kajian sebagai calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dikaji bervariasi, mulai dari 3,238 hektare, 5,081 hektare, hingga 10,042 hektare. Agus memperkirakan kajian ini akan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah.
“Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian,” katanya.
Penanganan Pengungsi dan Kebutuhan Dasar
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, menyatakan bahwa penanganan terhadap para pengungsi terus dilakukan secara intensif. Hingga kini, tercatat 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak bencana tanah gerak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
“Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” ujar Bergas.
Bergas menegaskan bahwa proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Koordinasi lintas perangkat daerah telah dilakukan untuk memastikan relokasi berjalan aman dan terkoordinasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai,” katanya.
Jaminan Hunian Tetap dan Sertifikat
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa relokasi warga terdampak bencana tanah gerak menjadi prioritas demi keselamatan masyarakat. Ia menjamin pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan.
“Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya,” kata Ahmad Luthfi.
