Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai koalisi permanen. PKS menekankan bahwa konsep koalisi permanen seharusnya tidak disempitkan hanya untuk kepentingan segelintir elite politik.
Koalisi Permanen untuk Bangsa dan Negara
Menurut Almuzzammil, esensi dari koalisi permanen adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar agenda elite.
“Saya kira koalisi permanen itu permanennya adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang permanen. Nggak bisa permanen diperkecil menjadi kepentingan elite, itu tidak boleh. Dalam konteks koalisi permanen dalam artian kita membangun bangsa dan negara yang terbaik untuk anak bangsa, iya,” kata Almuzzammil usai acara buka puasa bersama Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Ia menambahkan bahwa pengertian koalisi permanen tidak boleh disempitkan. Almuzzammil mengingatkan pentingnya belajar dari demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Belajar dari Aspirasi Publik
Almuzzammil menyoroti bahwa pemerintah di manapun harus memperhatikan aspirasi publik. Ia mengaitkan hal ini dengan peristiwa di Nepal dan Bulgaria.
“Tapi kalau koalisi permanen ditafsirkan menjadi yang sempit, saya kira kita belajar dari demo Agustus kemarin. Demo Agustus kemarin, demo di Nepal, demo di Bulgaria, saya kira kita belajar bahwa pemerintah di mana pun di negara di dunia ini harus memperhatikan aspirasi publik ya,” ujar Almuzzammil.
Ia menekankan bahwa koalisi permanen yang dibentuk oleh elite harus mencerminkan dukungan rakyat. Masyarakat Indonesia saat ini dinilai sangat kritis dan cerdas dalam menyikapi berbagai persoalan.
“Saya garis bawahi, koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Di situ, nggak bisa elite koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri, ini nggak. Saya kira apa yang terjadi di Nepal itu seperti itu. Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu ya, kita juga mengalami di Agustus kemarin. Jadi saya kira koalisi permanen itu adalah mempertemukan antara kehendak rakyat dan keinginan elite itu bersatu. Itulah yang ada di tujuan berbangsa-bernegara kita di konstitusi,” imbuhnya.
Wacana Koalisi Permanen dari Golkar
Wacana koalisi permanen ini sebelumnya diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Gagasan ini juga menjadi salah satu poin kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar.
Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12/2025), Bahlil menyatakan bahwa Partai Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari koalisi elektoral yang taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berdasarkan kesamaan platform dan agenda kebijakan.
Bahlil menjelaskan tujuan pembentukan koalisi permanen adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang dan menciptakan stabilitas politik selama proses pemerintahan.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” ujar Bahlil.
