Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik usulan penghapusan sapaan ‘Yang Terhormat’ dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap egaliter ini dinilai penting untuk memperkuat kesetaraan posisi semua pihak.
Dukungan PKS untuk Sikap Egaliter
Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang meminta agar sapaan ‘Yang Terhormat’ tidak digunakan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh. Menurut Mardani, sikap ini perlu terus diperkuat.
“Bagus. Perlu terus diperkuat sikap egaliter, semua sama kedudukannya,” ujar Mardani kepada wartawan pada Rabu (31/12/2025). Ia juga mengapresiasi para Wakil Ketua DPR yang hadir, menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah membantu warga yang terdampak bencana, bukan pada formalitas sapaan.
“Fokus kita membantu warga terdampak bencana. Bukan sibuk bertukar sapa,” tegasnya.
Momen Penghapusan Sapaan di Aceh
Usulan penghapusan sapaan ‘Yang Terhormat’ muncul saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri dan kepala daerah di Aceh, yang digelar di Banda Aceh pada Selasa (30/12). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) beserta beberapa kepala daerah.
Dalam sesi pemaparan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi masih menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’ kepada para peserta rapat. Menyadari hal tersebut, Saan Mustopa kemudian mengintervensi untuk efisiensi waktu.
“Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan Mustopa.
Setelah instruksi tersebut, Bupati Aceh Utara melanjutkan paparannya tanpa menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’, menandai penerapan sikap yang lebih efisien dan egaliter dalam rapat tersebut.
