Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan partainya belum mengambil sikap definitif terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PKS masih dalam tahap menimbang masukan dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGO).
“Masih menimbang masukan dari beberapa NGO,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
Anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan bahwa di internal PKS masih terdapat perbedaan pandangan. Sebagian mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, sementara sebagian lainnya mendukung Pilkada melalui DPRD. Oleh karena itu, PKS akan melakukan kajian mendalam terhadap sistem Pilkada tersebut.
“Masih punya pendukung keduanya,” jelas Mardani.
Menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak Pilkada melalui DPRD, Mardani menekankan bahwa publik memiliki hak untuk menilai sistem yang paling baik.
“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” tuturnya.
Namun, ia juga menambahkan bahwa pendukung Pilkada melalui DPRD juga memiliki argumen yang valid. Mardani menilai diskursus publik mengenai hal ini perlu terus dijalankan secara cerdas dan berbasis data.
“Tapi pendukung Pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” imbuh Mardani.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang menunjukkan penolakan mayoritas responden terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, terutama dari kalangan Generasi Z. Survei tersebut menanyakan kepada responden mengenai persetujuan terhadap wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Hasil survei mencatat:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
