Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikepalai Rosan Roeslani untuk segera membenahi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini mendapat dukungan dari Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, yang melihatnya sebagai momentum penting untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di BUMN pada awal tahun 2026.
Kritik Etika Kepemimpinan dan Keuangan Negara
Rivqy Abdul Halim menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyuarakan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti praktik pemberian bonus atau tantiem kepada elit perusahaan yang merugi, sebuah tindakan yang dianggapnya tidak masuk akal dan melanggar etika kepemimpinan.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” kata Rivqy kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Ia mengingatkan bahwa BUMN bukanlah perusahaan pribadi dan setiap pimpinan di dalamnya harus melakukan introspeksi diri, bukan malah menuntut penghargaan ketika perusahaan mengalami kerugian.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” lanjutnya.
Menuntut Pemimpin BUMN yang Bertanggung Jawab
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa kemajuan BUMN tidak hanya dapat dicapai melalui slogan transformasi semata. Ia berpendapat bahwa BUMN membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab, memiliki rasa malu ketika gagal, dan siap untuk dievaluasi secara objektif.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujar Rivqy.
Rivqy berharap kritik yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo dapat dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh BUMN. Ia menegaskan bahwa individu yang profesional harus didukung, sementara mereka yang gagal namun enggan bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” tegasnya.
Prabowo Kritik Praktik Tantiem di BUMN yang Merugi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang telah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah direksi BUMN. Ia menilai banyak di antara mereka yang tidak profesional dan tidak memiliki orientasi pengabdian kepada negara. Salah satu praktik yang disorot adalah pemberian tantiem (bonus) meskipun perusahaan sedang merugi.
Prabowo bahkan tidak segan menyebut tindakan pemberian tantiem dalam kondisi perusahaan merugi sebagai tindakan yang tidak tahu malu dan sulit diatur, atau dalam istilah Jawa disebut ‘ndableg’.
“Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya,” kata Prabowo dalam acara peresmian RDMP Balikpapan yang disiarkan secara virtual, dilansir dari detikFinance, Senin (12/1/2026).
Tawaran Mundur bagi Direksi yang Tidak Sepakat
Presiden Prabowo juga dengan tegas mempersilakan para direksi dan komisaris BUMN yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem untuk segera mengundurkan diri. Ia menyatakan bahwa masih banyak individu yang berkompeten dan siap mengisi posisi tersebut.
“Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan,” tegas Prabowo.
Menurutnya, kondisi ini jauh lebih baik daripada mempertahankan posisi di pucuk pimpinan BUMN namun justru melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi, terutama jika kecurangan tersebut merugikan perusahaan dan negara.
“Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu,” ucapnya.
Pentingnya Menjaga Kekayaan Negara untuk Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kekayaan negara demi memperkuat bangsa, menghilangkan kemiskinan, kelaparan, serta mengejar kemajuan industri dan teknologi di tengah persaingan global yang ketat.
“Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras,” pungkas Prabowo.
