Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan pembentukan badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman.
Badan Khusus Mirip BRR Aceh
Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan dukungannya dengan membandingkan badan khusus tersebut dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang pernah dibentuk pascatsunami Aceh. “Iya setuju seperti BRR saat tsunami Aceh dulu,” ujar Daniel Johan saat dihubungi, Minggu (4/1/2026).
Menurut Daniel, badan khusus ini sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera. Ia beralasan bahwa kementerian dan lembaga lain memiliki beban tugas reguler yang sudah cukup berat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum. “Agar cepat teratasi dan jelas siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, benar (sudah ada kementerian lembaga lain), tapi Kementerian PU (Pekerjaan Umum) sudah banyak beban tugas reguler,” jelasnya.
Daniel menambahkan bahwa badan khusus ini akan bersifat sementara atau adhoc, hingga wilayah Sumatera benar-benar pulih dari dampak bencana. “Iya adhoc sampai tugas selesai,” imbuhnya.
Kerusakan Lingkungan Jadi Pertimbangan
Usulan pembentukan badan khusus ini datang dari Alex Indra Lukman sebagai respons terhadap beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Alex menekankan pentingnya badan khusus ini mengingat skala kerusakan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuefaksi, banjir, atau longsor. Namun banjir dan longsor disertai masifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karena itu, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” kata Alex dalam keterangannya, Sabtu (3/1).
Harapan Alex ini disampaikan setelah Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas di lokasi hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1).
