Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa penataan lahan di kawasan rawan sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, akan segera dibahas bersama oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pertamina. Langkah ini diambil mengingat kompleksitas isu yang menyangkut keselamatan dan kewenangan lintas pihak.
Pembahasan Tripartit Diperlukan
Nusron Wahid menjelaskan bahwa penanganan kawasan Plumpang tidak dapat diputuskan secara sepihak. “Untuk isu Plumpang, nanti kita bahas lebih lanjut. Karena ini isunya sangat sensitif dan harus melibatkan tripartit, antara Pak Gubernur, kami, dengan pihak Pertamina. Kami berdua belum tentu bisa menyelesaikan masalah kalau tidak ada tripartit,” ujarnya usai acara penyerahan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (13/2/2026).
Ia menegaskan bahwa rencana pengamanan zona penyangga (buffer zone) di sekitar depo bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu. Namun, pola penataan dan skema penanganannya masih memerlukan finalisasi bersama.
Dukungan Pemprov DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan mendukung penuh langkah penataan pertanahan tersebut, termasuk skema hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) untuk menyelesaikan konflik lahan yang saat ini dihuni warga.
“Apa yang disampaikan Pak Menteri secara prinsip pasti kami akan dukung. Karena itu akan memberikan manfaat yang semaksimal bagi penyelesaian, penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Menurutnya, persoalan pertanahan di Jakarta adalah realitas kota besar yang membutuhkan solusi legal dan administratif yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi masyarakat dan aset negara.
Konteks Kebakaran Depo Plumpang
Sebagai informasi, insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang pada Maret 2023 lalu menelan korban jiwa sebanyak 33 orang. Peristiwa tersebut kembali memunculkan desakan untuk membangun zona penyangga di sekitar depo guna meminimalkan potensi korban jika terjadi kebakaran di masa mendatang.
