JAKARTA, Senin (12/1/2026) – Pemerintah terus menggenjot upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Koordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi kunci dalam percepatan pembangunan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar bagi warga terdampak.
Evaluasi Progres Pembangunan Hunian
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memimpin rapat evaluasi progres pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas publik. Rapat ini bertujuan menyinkronkan langkah agar pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran, serta membagi peran kementerian dan BUMN secara efektif.
Pertemuan yang digelar di Kantor Sekretariat Kabinet itu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi.
Target Hunian Rampung dalam Dua Minggu
Teddy menyampaikan target rampungnya pembangunan rumah hunian di beberapa wilayah terdampak. “Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).
Selain hunian, pemerintah juga memprioritaskan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, dan perkantoran. Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN konstruksi, termasuk PT PP (Persero) Tbk (PTPP), untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital.
Koordinasi Kebutuhan Warga Terdampak
Pembangunan hunian tambahan di Aceh ditargetkan selesai pada awal Februari. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menyesuaikan beragam kebutuhan warga. “Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” jelas Teddy.
Peran Aktif BUMN Konstruksi
Sejak fase tanggap darurat, BUMN konstruksi telah berperan penting dalam pemulihan awal. PT PP (PTPP) Tbk, misalnya, berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membuka akses jalan, menangani longsor, dan memulihkan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk ruas strategis Bireuen-Takengon.
Penyediaan Hunian Sementara (Huntara)
Memasuki fase pemulihan lanjutan, PTPP bersama Danantara dan BP BUMN fokus pada penyediaan hunian sementara (huntara). Pemerintah menargetkan 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak.
PTPP terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara. Di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit huntara, dengan PTPP bertanggung jawab atas 94 unit tahap awal. Huntara ini dibangun dengan sistem panggung, dilengkapi MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, dan utilitas kawasan.
Hingga awal Januari 2026, 30 unit huntara di Aceh Tamiang telah selesai, sisanya ditargetkan rampung bertahap.
Komitmen Pemulihan Jangka Panjang
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan pentingnya penyediaan hunian sementara sebagai bagian dari kebangkitan masyarakat pascabencana. “Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.
Joko menambahkan, komitmen PTPP tidak hanya pada fase tanggap darurat. “Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutupnya.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berupaya memulihkan tidak hanya aspek infrastruktur, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
