Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tengah mematangkan pembentukan tim terpadu untuk menangani persoalan banjir di Pulau Jawa. Pembentukan tim ini merupakan respons terhadap meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Penyusunan Tim Terpadu
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian pertemuan informal untuk menyusun kerangka kerja tim tersebut. “Secara informal pertemuan-pertemuan sudah. Jadi minggu malam juga kami sudah ada pertemuan awal, dan sebenarnya kan ini juga bukan sesuatu yang mulai dari nol ya,” ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menambahkan bahwa berbagai kementerian sebenarnya sudah memiliki rencana dan desain penanganan banjir yang bersifat terintegrasi. “Karena ternyata juga di beberapa kementerian itu sudah ada rencana-rencana atau desain-desain untuk mencari penyelesaian secara terintegralistik lah, dari hulu ke hilir,” sambungnya.
Penanganan banjir ke depan akan dilakukan secara terintegrasi, mencakup antisipasi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Hal ini juga termasuk upaya edukasi kepada masyarakat dan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dari hulu hingga hilir.
Duka Cita dan Peringatan Bencana
Prasetyo turut menyampaikan duka cita mendalam atas bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Termasuk kami juga sekali lagi turut berduka cita kembali terjadi longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menyebabkan jatuh korban. Ini juga bagian dari yang kedepan kita diminta bagaimana mengantisipasi perubahan iklim, perubahan cuaca, termasuk mengedukasi kepada masyarakat, early warning system dari hulu sampai ke hilir,” tuturnya.
Dampak Cuaca Ekstrem pada Layanan Publik
Lebih lanjut, Prasetyo menyoroti dampak cuaca ekstrem terhadap layanan publik, khususnya pada sektor transportasi kereta api di Pulau Jawa. Terdapat 16 titik rawan genangan di jalur kereta api utara Jawa yang kerap mengganggu operasional saat curah hujan tinggi.
“Termasuk beberapa yang itu menyebabkan terganggunya jalur kereta api. Jadi ada 16 titik di utara Jawa jalur kereta api yang setiap curah hujan tinggi dia akan tergenang dan mengganggu layanan masyarakat kita yang menggunakan transportasi kereta api. Jadi pengennya ini bisa terintegralistik gitu,” jelasnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Diusulkan Pimpin Tim
Meskipun ketua tim belum ditetapkan secara resmi, pemerintah merencanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memimpin tim penanganan banjir ini. “Belum. Nanti rencananya Bappenas,” pungkasnya.
