Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total pengembalian dana ini mencapai Rp 10,6 triliun.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (17/1/2026). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.
Rincian Pengembalian Dana per Provinsi
Pengembalian TKD ini dirinci berdasarkan provinsi:
- Aceh: Mendapatkan pengembalian TKD sebesar Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten.
- Sumatera Utara: Diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten.
- Sumatera Barat: Menerima Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Mendagri memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut akan menerima pengembalian TKD secara utuh, tanpa terkecuali.
Dampak Bencana yang Meluas
Tito Karnavian menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena wilayah di ketiga provinsi tersebut terdampak secara sosial dan ekonomi akibat bencana.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelasnya.
Ia memberikan contoh kasus di Sumatera Utara, di mana Kota Sibolga terdampak longsor yang mengakibatkan terputusnya akses jalan. Hal ini menyebabkan kesulitan pasokan barang dan kenaikan harga di Sibolga, yang merupakan pintu pelabuhan menuju Nias. Akibatnya, seluruh kabupaten di Nias juga turut terdampak.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambung Tito.
