Pemerintah terus memacu upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Sumatera yang terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera kembali normal.
Fasilitas Pendidikan Terdampak
Berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren, dilaporkan mengalami kerusakan. “Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026), usai Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Sejak masa tanggap darurat, pemerintah telah mengerahkan 90.109 personel dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan instansi terkait, termasuk Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, dan Kemendiktisaintek. Sekolah-sekolah kedinasan turut dilibatkan melalui kegiatan yang diserupakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendukung pemulihan di lapangan.
“Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari (STIS) Badan Pusat Statistik,” jelasnya.
Percepatan Perbaikan di Tiap Provinsi
Tito menekankan bahwa perbaikan fasilitas pendidikan adalah kunci agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal. Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan dilaporkan sudah berjalan secara fungsional berkat percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Sementara itu, di Provinsi Sumut, masih ada sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, mencakup sekolah umum, fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, serta rumah ibadah yang juga terdampak.
Di Provinsi Aceh, kerusakan fasilitas pendidikan tergolong luas, meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren di beberapa wilayah. Hal ini menuntut percepatan rehabilitasi yang lebih intensif.
“Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat,” terangnya.
Pendataan dan Dukungan Kemendikdasmen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melaporkan bahwa pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan, meliputi:
- School kit
- Ruang kelas darurat
- Buku pembelajaran
- Tunjangan khusus guru terdampak bencana
- Dukungan psikososial
- Revitalisasi sekolah terdampak
- Dana operasional pendidikan darurat
“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon(siliasi) data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” pungkasnya.
Pemulihan sektor pendidikan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera secara keseluruhan.
