Pemerintah Kota Pekanbaru secara resmi mengadopsi sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pengembangan karier dan pengisian jabatan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi dan penguatan sistem merit.
Pengembangan Karier Berbasis Kompetensi
Penerapan Manajemen Talenta ini telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 68 Tahun 2026. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan bahwa sistem ini akan menggantikan mekanisme assessment konvensional dalam pengisian jabatan.
“Lewat penerapan Manajemen Talenta ini Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lagi menggunakan mekanisme assessment konvensional dalam pengisian jabatan,” ujar Agung Nugroho pada Selasa (27/1/2026).
Agung menjelaskan bahwa pengisian jabatan kini akan didasarkan pada pemetaan talenta ASN yang objektif, terukur, dan transparan, sesuai dengan prinsip sistem merit.
BKN Beri Persetujuan Setelah Ekspose
Persetujuan dari BKN diberikan setelah rapat ekspose antara BKN dan Tim Manajemen Talenta Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada 23 Januari 2026. Keputusan tersebut menegaskan bahwa Manajemen Talenta menjadi dasar pengembangan karier dan mobilitas jabatan ASN di lingkungan Pemkot Pekanbaru.
“Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi pemerintah daerah pertama di Provinsi Riau yang menerapkan Manajemen Talenta ASN secara resmi. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Agung.
Koordinasi dan Evaluasi Berkelanjutan
Pemerintah Kota Pekanbaru akan terus berkoordinasi dengan BKN untuk pemantauan dan evaluasi berkala. Tujuannya adalah memastikan penerapan Manajemen Talenta berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemkot Pekanbaru optimistis bahwa implementasi Manajemen Talenta ASN ini akan meningkatkan profesionalisme aparatur, kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
