Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan sikap resminya terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Keputusan ini diambil untuk menghormati masukan dari seluruh kader partai di daerah.
Sikap Politik Menunggu Usulan Daerah
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa sikap politik partai mengenai isu krusial ini akan dirumuskan berdasarkan usulan yang masuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Usulan-usulan tersebut rencananya akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas.
“Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” ujar Hasto kepada wartawan di sela-sela rakernas partai di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Hasto menekankan bahwa PDIP, sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu pandangan dari seluruh perwakilan kader di daerah sebelum mengambil keputusan.
“Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia, jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas,” tuturnya.
Menjaga Prinsip Kedaulatan Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan bahwa rakernas hari itu menayangkan perjuangan, rekam jejak, dan biografi politik Presiden pertama RI, Soekarno, serta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Penayangan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali prinsip kedaulatan rakyat yang selalu dipegang teguh oleh partai.
“Tadi ditayangkan seluruh rekam jejak biografi politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam biografi tersebut disebutkan tugas dari Presiden kelima saat itu ketika mengadakan pemilu presiden secara langsung yang pertama,” ungkap Hasto.
Ia menambahkan, Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit reformasi. Dengan rakyat yang berdaulat dan pemimpin yang dipilih secara langsung, legitimasi pemimpin akan semakin kuat, demikian pula tanggung jawab mereka untuk merealisasikan program yang sesuai aspirasi rakyat yang digali selama kampanye.
“Itulah tadi Ibu mengatakan bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit dari reformasi itu harus betul-betul kita jaga. Dan, dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye,” pungkasnya.
