Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti perbedaan pernyataan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai isu pergantian direksi bank-bank Himbara. PDIP menilai klaim Sjafrie mengenai bakal adanya pencopotan direksi Himbara berada di luar kewenangan seorang Menteri Pertahanan.
Pernyataan Menhan Dianggap di Luar Tupoksi
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyatakan bahwa pernyataan Menteri Pertahanan terkait isu pergantian seluruh direksi Bank Himbara telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas kerja BUMN. Ia menganggap pernyataan Sjafrie sudah di luar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Menhan.
“Saya mempertanyakan apa kapasitas dan kewenangan Menteri Pertahanan menyampaikan informasi terkait pergantian direksi bank-bank Himbara. Itu jelas bukan ranah Kementerian Pertahanan,” kata Mufti kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Mufti meminta pemerintah melakukan evaluasi internal yang serius terkait banyaknya pejabat publik yang berbicara di luar tupoksinya.
Perlu Penjelasan Objektif Jika Ada Perombakan Direksi
Lebih lanjut, Mufti menegaskan perlunya penjelasan yang objektif dari pemerintah kepada publik jika rencana perombakan direksi tersebut memang akan dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif selama tahun 2025.
“Fakta menunjukkan bahwa hingga 2025, kinerja bank-bank Himbara secara umum berada dalam kondisi positif. Permodalan kuat, tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga, dan laba bersih tetap solid,” ujarnya.
Mufti menambahkan bahwa bank-bank BUMN memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara dan memainkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembiayaan UMKM.
Beda Pernyataan Menhan dan CEO Danantara
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Tujuannya agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dan memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kecil.
“Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie, mengutip Antara. Ia menilai banyak jajaran direksi bank BUMN yang tidak bekerja maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.
Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk merombak direksi dan komisaris bank Himbara. Danantara kini menjadi pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” tegas Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026), seperti dilansir detikFinance.
Rosan menambahkan bahwa jika memang diperlukan perbaikan pada direksi bank BUMN, Danantara yang akan menanganinya. Namun, ia kembali menegaskan bahwa belum ada pembicaraan untuk merombak direksi dan komisaris bank BUMN.
“Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu,” pungkas Rosan untuk ketiga kalinya.
