Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mengklarifikasi isu yang beredar mengenai persetujuan DPR terhadap rencana pemerintah menutup ritel modern atau minimarket demi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. PDIP menegaskan bahwa isu tersebut belum merupakan keputusan resmi rapat kerja.
Respons Terhadap Isu Penutupan Minimarket
Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie O.F.P, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan resmi dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa. Narasi yang berkembang di publik, termasuk yang menyebut Puan Maharani menyetujui rencana tersebut, dianggap salah.
“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” kata Dolfie O.F.P dalam keterangan tertulisnya pada Senin (23/2/2026).
Dinamika Pembahasan di Komisi V DPR RI
Dolfie menjelaskan bahwa isu yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto beberapa waktu lalu. Pada rapat yang berlangsung pada November 2025 tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto memang menyampaikan usulan agar keberadaan minimarket yang dinilai sudah merajalela dihentikan demi kelancaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Komisi V DPR RI saat itu disebut baru memberikan respons lisan.
Namun, Dolfie menegaskan bahwa respons lisan dari anggota dewan tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI. “Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” ungkapnya.
“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” sambungnya.
Kajian Mendalam dan Data Menjadi Prioritas PDIP
Fraksi PDIP menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap setiap kebijakan strategis yang memiliki dampak luas. Hal ini termasuk kebijakan terkait penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” tutur Dolfie.
PDIP juga menegaskan bahwa kebijakan semacam itu harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku, serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha.
