Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. PDIP menekankan pentingnya mendorong upaya perdamaian melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Hasto menilai Indonesia seharusnya memperkuat sistem internasional yang berkeadilan dan lebih damai melalui PBB. Menurutnya, Indonesia telah membangun solidaritas dengan bangsa lain di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin melalui kepemimpinan yang kuat.
“Itu yang harus ditonjolkan,” katanya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa partainya mendorong upaya perdamaian global melalui sistem internasional yang berkeadilan. Ia mengungkit sejumlah gerakan perdamaian dunia yang pernah digagas oleh Presiden Sukarno, seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
“Sejarah politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan rekam jejaknya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan CONEFO. Hal ini harus menjadi daya leverage kita untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tambah Hasto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Palestina yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam acara tersebut, Prabowo turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.
Perkenalan Dewan Perdamaian itu berlangsung dalam agenda annual meeting di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026). Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir secara langsung.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bertujuan untuk menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution, bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia akan menggunakan partisipasinya di Dewan Perdamaian untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina.
