Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan penuh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sempat dipotong. Dorongan ini terutama ditujukan bagi pemerintah daerah yang terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya Kesiapsiagaan Daerah
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa dalam situasi anomali iklim seperti saat ini, seluruh pemerintah daerah harus dalam kondisi siaga. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan bencana sepanjang tahun 2025.
“Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga karena cuaca ekstrem dialami hampir di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Deddy Sitorus di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, negara yang rawan bencana seperti Indonesia wajib memiliki anggaran khusus untuk menghadapi kondisi darurat. Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada program lain, bukan pada TKD daerah, karena penguatan kapasitas daerah sangat penting untuk penanganan bencana, mitigasi, dan edukasi kebencanaan di masa depan.
“Ini sangat nyata kita lihat. Negara rawan bencana seperti Indonesia tidak bisa tidak, harus selalu ada anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini,” jelasnya. “Kami berharap efisiensi dilakukan untuk program-program lain dulu. TKD perlu dikembalikan agar pemerintah daerah lebih berdaya.”
Evaluasi Kebijakan Berbasis Ekologi
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa sikap partainya sejalan dengan politik ekologi yang ditekankan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Ia mengimbau agar berbagai kebijakan dievaluasi demi mewujudkan keadilan ekologis dari hulu ke hilir.
“Seluruh jajaran partai, baik eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan garis kebijakan ekologi partai. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak membawa keadilan ekologis,” tegas Hasto.
Bantuan Kemanusiaan untuk Jawa Barat
Di tengah meningkatnya kasus banjir dan longsor, PDIP juga menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jawa Barat. Bantuan tersebut meliputi dua unit mobil klinik berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan, serta tim relawan medis.
Hasto menambahkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Relawan Kesehatan PDIP telah bergerak di berbagai wilayah terdampak bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.
“Untuk Jawa Barat, khususnya wilayah yang terdampak longsor, kami mengirimkan relawan kesehatan yang sudah dilatih dan siap membantu masyarakat,” kata Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menjelaskan bahwa mobil klinik tersebut memiliki fasilitas lengkap, termasuk klinik gigi, mata, USG, layanan penyakit dalam, laboratorium, dan apotek. Tim medis yang diturunkan terdiri dari dokter dan perawat.
“Hampir seluruh Jawa Barat terdampak bencana. Kami fokus bergerak membantu rakyat, ini gotong royong kader partai,” ujar Ribka.
