Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memproyeksikan normalisasi penuh kondisi pascabencana di wilayah Sumatera membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Ia menyoroti kondisi jalan di kabupaten dan provinsi yang masih berlumpur sebagai salah satu tantangan utama.
Proyeksi Normalisasi Infrastruktur
“Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun,” ujar Tito seusai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia menjelaskan bahwa pengerjaan pemulihan jalan, terutama di tingkat kabupaten dan provinsi, memakan waktu karena banyaknya ruas yang terdampak.
Meskipun jalan provinsi secara fungsional sudah dapat dilalui, proses permanennya membutuhkan waktu lebih panjang. “Jalan kabupaten-kota 2 bulan 3 bulan kalau untuk fungsional difungsikan. Artinya bisa dilalui. Itu bisa. Tapi, kalau untuk mempermanenkan, butuh waktu lebih panjang,” ucapnya.
Percepatan Rehabilitasi Sarana Pendidikan
Pemerintah juga memprioritaskan percepatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Langkah ini krusial untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera kembali normal.
Berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren, dilaporkan terdampak. “Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” kata Tito.
Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan sudah berjalan fungsional. Namun, di Sumut, masih ada fasilitas pendidikan umum dan keagamaan yang memerlukan perhatian lanjutan. Sementara itu, Aceh menghadapi dampak kerusakan fasilitas pendidikan yang cukup luas, menuntut percepatan rehabilitasi lebih lanjut.
Operasional Puskesmas dan Status Pengungsi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan bahwa dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi terdampak, 867 berhenti beroperasi saat awal bencana. Hingga kini, hanya 152 puskesmas yang belum dapat beroperasi penuh karena lumpur dan kerusakan.
“Dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 tuh berhenti beroperasi. Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152,” jelasnya.
Saat ini, total 414 puskesmas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah berfungsi kembali. Rinciannya, 146 di Aceh, 119 di Sumatera Utara, dan 149 di Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengumumkan penurunan signifikan jumlah pengungsi korban banjir Sumatera. Dari puncak 1.057.482 jiwa pada 8 Desember 2025, kini tersisa 47.462 pengungsi per 7 Februari 2026.
Pengungsi terbanyak berasal dari Aceh (38.276 jiwa), disusul Sumatera Utara (7.341 jiwa), dan Sumatera Barat (1.845 jiwa). Pengungsi yang masih berada di tenda akan diprioritaskan untuk direlokasi ke hunian sementara (huntara) tahap 1.
Daerah Perlu Atensi Khusus
Sebanyak 11 kabupaten/kota masih memerlukan perhatian khusus pascabencana, meliputi:
- Sumatera Barat: Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam
- Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah
- Aceh: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues
