Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memulai pembahasan serius mengenai penyelesaian reforma agraria melalui rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) yang digelar hari ini, Rabu (21/1/2026). Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang juga menjabat sebagai Koordinator Tim Pansus Reforma Agraria.
Ribuan Desa Tertinggal Jadi Fokus Utama
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri dan wakil menteri yang membidangi urusan desa dan agraria. Tampak hadir Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Saan Mustopa menjelaskan bahwa rapat perdana ini merupakan respons terhadap kondisi ribuan desa di Indonesia yang masih berstatus tertinggal.
“Hari ini berdasarkan juga banyak masukan kenapa rapat pertama ini kita mengundang Menteri Desa ATR/BPN, Transmigrasi, Kehutanan, dan juga Kemendagri ini terkait dengan desa-desa yang masih, ada ribuan desa di Indonesia ini yang masih kategori tertinggal,” ujar Saan dalam rapat.
Akses Terbatas Hambat Pembangunan Desa
Menurut Saan, salah satu kendala utama yang menyebabkan desa-desa tersebut tertinggal adalah minimnya akses akibat statusnya yang berada di dalam kawasan hutan. Hal ini secara signifikan menghambat upaya peningkatan infrastruktur dan pelayanan.
“Nah kenapa di sini masuk dalam kategori tertinggal karena ada dalam statusnya di kawasan hutan sehingga akses untuk bisa melakukan berbagai upaya itu agak terhambat dengan status alasannya status desanya yang ada dalam kawasan,” jelas Saan.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini berdampak pada jutaan penduduk desa yang kesulitan mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“Dan ini juga tentu berdampak terhadap jutaan rakyat kita penduduk yang ada di desa itu untuk bisa mendapatkan berbagai akses apakah akses kemudahan infrastruktur, pelayanan, semua itu berdampak ke penduduk di sekitar desa itu,” kata Saan.
DPR Minta Penjelasan Rinci untuk Rumuskan Solusi
Menyikapi hal tersebut, DPR RI meminta penjelasan yang rinci dari para menteri terkait untuk merumuskan langkah penyelesaian yang konkret. Saan berharap rapat ini dapat menghasilkan data yang akurat mengenai jumlah desa yang terdampak dan solusi yang bisa diterapkan.
“Berangkat dari itu semua kita ingin dalam kesempatan rapat pertama ini mendapatkan data penjelasan dan nanti kita rumuskan penyelesaiannya terkait dengan itu seperti apa. Tapi hari ini kita ingin mendengarkan, mendapatkan penjelasan nanti dari Menteri Desa, ATR/BPN, Menteri Transmigrasi, dan juga Kemendagri, biar nanti kita tahu jumlah desa yang pastinya seperti apa,” imbuhnya.
