Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi kekhawatiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar mengenai potensi munculnya multipartai ekstrem jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dihapuskan. Eddy menilai dampak tersebut akan terseleksi secara alami oleh masyarakat.
‘Seleksi Alamiah’ Atasi Multipartai Ekstrem
Eddy menjelaskan bahwa meskipun jumlah partai politik yang lolos ke parlemen bertambah, pada akhirnya partai-partai tersebut akan terkonsolidasi. Hal ini karena partai besar sekalipun belum tentu mampu meraih suara yang cukup untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ya multipartai ekstrem dalam artian jumlahnya terlalu besar gitu terlalu banyak, ya akhirnya juga akan terkonsolidasi dari pemilihan umum, karena nanti bisa saja partainya besar, tetapi untuk mendapatkan nilai atau jumlah suara untuk satu kursi sah di DPR belum tentu juga partainya bisa mencapai gitu ya. Jadi saya kira itu nanti akan ada seleksi alamiah terkait hal ini,” ujar Eddy di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Suara Masyarakat Harus Terwakilkan
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya suara masyarakat terhadap calon legislatif (caleg) dapat terwakilkan dan duduk di parlemen. Ia berpendapat bahwa hak tersebut tidak seharusnya dikurangi oleh adanya ambang batas parlemen.
“Yang penting bagi saya adalah suara yang diberikan masyarakat untuk mendukung caleg A dari partai A yang akhirnya tidak terpilih itu sama nilainya dengan caleg B dari partai B yang akhirnya terpilih gitu ya. Jadi itu hak itu jangan kita kurang-kurangi,” tuturnya.
Eddy kembali menegaskan usulannya untuk meniadakan ambang batas parlemen. Ia menyoroti bahwa pada Pemilu 2024, terdapat sekitar 16 juta suara yang terbuang sia-sia karena tidak terwakilkan.
“Kita lihat di tahun 2024 saja pada pemilu itu ada sekitar 16 juta suara yang akhirnya tidak terwakili, padahal masyarakatnya sudah menitipkan aspirasinya kepada partai maupun kepada calon anggota legislatifnya. Nah ini yang perlu kita kemudian tampung Jadi semua suara itu kita perlu hargai, dalam hal inilah yang kemudian kami dorong usulannya agar parliamentary threshold dibuat serendah-rendahnya, atau tadi saya sampaikan syukur-syukur bisa nol,” jelasnya.
Komunikasi Lintas Partai Diperlukan
Meskipun demikian, Eddy menyadari bahwa usulannya ini memerlukan komunikasi dan dialog dengan partai-partai lain yang mungkin memiliki pandangan beragam.
“Nah ini tentu membutuhkan komunikasi Membutuhkan dialog antara partai politik karena pandangannya tentu ada yang beragam Karena itu untuk menyamakan persepsi. Untuk mencapai titik temu salah satu upaya kita adalah untuk melakukan dialog dengan partai-partai,” imbuhnya.
Kekhawatiran PDIP dan Golkar
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya masih mengkaji mendalam mengenai ambang batas parlemen menjelang Pemilu 2029. Hasto mengingatkan pengalaman Indonesia pada 1999 yang mengalami rezim multipartai ekstrem.
“Masih dilakukan suatu kajian-kajian. Karena kita juga pernah mengalami rezim multipartai ekstrem. Ya ketika pada tahun ’99, begitu banyak partai politik yang ada di parlemen, maka kemudian digunakanlah instrumen konsolidasi demokrasi yang namanya parliamentary threshold ,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Senada dengan PDIP, Sekjen Golkar Sarmuji juga menyoroti pentingnya ambang batas parlemen sebagai instrumen penyederhanaan partai.
“Ya itu instrumen untuk kita menuju sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana itu yang paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial,” ujar Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
