Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dari jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Suhud, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, MUI mengajukan permohonan agar Polri dapat memberikan pelatihan tanggap bencana bagi unit reaksi cepat yang akan dibentuk oleh MUI.
Pembentukan Muslim Disaster Rescue
Marsudi Suhud menjelaskan bahwa MUI berencana membentuk sebuah unit bernama Muslim Disaster Rescue (MDR). Unit ini bertujuan untuk menghimpun potensi umat Islam dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Ia berharap sinergi antara MUI dan Polri dapat terjalin dalam pembentukan tim rescue ini.
“Kita mengharapkan bisa kerja sama antara Majelis Ulama Indonesia dengan Bapak Kapolri, dengan Kepolisian Republik Indonesia ini untuk membuat satu tim rescue yang di MUI telah didirikan dan ketuanya adalah Bapak Nusron Wahid, yang ketua membidanginya yang disebut dengan MDR, Muslim Disaster Rescue,” ujar Marsudi.
Unit tanggap bencana ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah.
Permohonan Pelatihan dari Polri
Marsudi secara langsung meminta kesediaan Polri untuk melatih anggota MDR. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang sering terjadi di Indonesia.
“Dari mulai training-training, untuk membuat dari kepengurusan MDR ini mampu untuk menanggulangi, bencana yang kemungkinan sering terjadi di Indonesia ini,” ungkap Marsudi.
Polri Siap Jalin Kerja Sama
Menanggapi permintaan tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk bekerja sama dengan MUI. Ia memastikan bahwa Polri akan segera meneken nota kesepahaman (MoU) terkait pelatihan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana bagi personel MUI.
“Tentunya kami menyambut baik rencana pembuatan MoU (Memorandum of Understanding) terkait pelatihan dan penyiapan personel-personel dari MUI yang akan diberikan pelatihan terkait kesiapsiagaan maupun tanggap bencana,” tutur Jenderal Sigit.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit menambahkan bahwa tindak lanjut teknis terkait latihan dan kebutuhan lainnya akan segera dibahas setelah penandatanganan MoU.
“Setelah ini, tentunya kita akan tindak lanjuti dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Apakah itu latihan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menindaklanjuti MoU ataupun kerja sama yang akan kita laksanakan,” ucapnya.
